APA SIH HUBUNGAN BPK DAN DANA DESA? INI NIH JAWABANNYA

“Seru, Ramai dan menarik”

3 kata itulah yang terlintas dibenak Ane saat diminta untuk menggambarkan bagaimana  suasana sosialisasi “Peran, Tugas, dan Fungsi BPK Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa” yang dilaksanakan di Mataram 12 April 2018.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA. Selaku Wakil Ketua BPK bahkan mengaku terkejut dengan sosialisasi kali ini. Beliau mengatakan ada banyak gagasan dan pemikiran baru dari para aparat Desa yang selama belum terpikirkan olehnya dan tim, untuk itu ia memberikan apresiasi atas partisipasi Lurah, Kepala Desa dan camat yang hadir pada saat itu.

cara sosialisasi ini sendiri dibukan oleh Dr. Harry Azhar Azis, MA Selaku AnggotA VI BPK. Dalam sambutannya beliau menyampaikan kalau Dana yang diterima oleh desa terus berkembang seiring dengan pertumbuhannya setiap tahun.

Eh.. tapi sebelum dilanjutkan, apakah pernah terpikir dibenak Sobat berapa jumlah dana yang digelontorkan pemerintah untuk Desa?

Belum tau?

Tenang saja Sob, karena Pak Harry memberikan bocorannya, ini dia:

20 triliun 2016

60 triliun 2017

80 triliun 2018

183 triliun 2019

Gimana…? Besar banget kan jumlahnya?

Bayangkan kalau untuk dipakai beli kuaci bisa dapat berapa tuh..? hehehe..

Nah.. jumlahnya yang sedemikian besar inilah yang kemudian membuat keberadaan BPK  sangat diperlukan untuk melakukan proses audit.

Menurut  Prof. Dr. Khasan Effendi, M.Pd.

Peran Desa itu sangat penting, karenanya adalah merupakan kesalahan jika dimasa lalu negeri ini hanya berfokus pada pembangunan kota saja dan mengabaikan pembangunan pada Desa. Terlepas dari itu Pembantu Rektor I IPDN Mengatakan kalau keadaan desa sekarang sudah menjadi lebih baik, karena saat ini desa telah memiliki otonomi masing-masing.

Saat  membahas Peran, Tugas dan Fungsi BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dr. Agus Joko Pramono, M. Accl, Ak., CA. anggota II BPK memberikan banyak sekali penting tentang Dana Desa. Berikut beberapa diantaranya :

Penyebab potensi permasalahan yang akan muncul

Regulasi yang realtif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah yaitu pemerintah desa, pemerintah kabupaten /kota sealaku pembina dan sekaligus pengawas, juga terkait pendamping desa

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa belum selaras dengan kemampuan SDM di desa yang beragam, kondisi geografis yang sangat luas serta jumlah penduduk dan luaas wilayah yang bervariasi.

Prinsip dasar penggunaan dana desa

  1. Tidak untuk kepentingan pribadi
  2. Setiap apapaun yang dibelanjakan harus memiliki bukti (kuitansi)

Bukti ada dua : bukti internal (dari kita) dan bukti eksternal (dari pihak luar ex. Pedagang dll) dari segi kekuatan bukti eksternal ini adalah yang paling kuat.

Tips:    catat di buku khusus

            Dilaporkan secara berkala keatasan, untuk bukti

Lewat penjelasan yang singkat namun sarat akan informasi ini beliau juga memberikan gambaran bagaimana cara memeriksa kemungkinan penyalahgunaan Dana Desa.

Sebentar…, Audit memang perlu dilakukan, tapi bukankah jika melakukan audit ke semua Desa di Indonesia akan menghabiskan waktu?  Secara di Indonesiakan itu ada 74.000 desa?

Benar, Banyaknya desa yang ada serta waktu yang terbatas membuat BPK sulit untuk memeriksa seluruhnya. Untuk itu BPK melakukan sampel

Bagaimana caranya sampel dipilih?

Sebelumnya BPK pernah melihat contoh-contoh transaksi yang tidak masuk akal dari berbagai daerah selama ini. kemudian dari bukti tersebut akan didalami dan diolah untuk meneliti letak kesalahannya.

Bagaimana BPK menghitung kerugian negara?

BPK membandingkan beberapa barang yang tampak tak masuk akal dalam Anggaran dengan barang ditempat lain, untuk menemukan adanya penggelembungan dan sebagainya.

Dana desa akan maksimal jika digunakan seca Swa kelola, artinya segala sesuatunya dilakukan bersama oleh masyarakat

Setelah sebelumnya diberikan penjelasan mengenai cara kerja BPK dalam melakukan Audit Dana Desa, narasumber berikutnya Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., MDE. Anggota komisi XI DPR tampil dengan mengenalkan Desa Ponggok yang berada di Klaten Jawa Tengah, sebagai Contoh Desa terbaik Saat ini.

Dalam penyampainnya tersebut beliau menjelaskan jika sebelumnya Ponggok itu termasuk salah satu desa yang miskin, namun dengan penanganan yang benar dan pengelolaan Dana Desa yang Tepat Desa tersebut telah menjelma menjadi Desa kaya dimana nilai kemiskinan saat ini adalah 0%

Wow…. Banget kan..?!

Kombes. Pol. Totok Suharyanto, S.I.K, M. Hum. Kasubdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri

Selaku Narasumber terakhir kemudian menuutup sesi pertama dengan memberikan 3 kesimpulan, yaitu:

  1. Kunci tidak korupsi, bangun dan jaga integritas, bila mens rea (sikap batin) tidak ingin korupsi pasti tidak akan terjadi yang namanya korupsi
  2. Kunci pengawasan, pendamping totalitas sejak proses penggunaan anggaran jangan menuggu SD selesai baru diawasi
  3. Koordinasi – sinergitas aparat desa – pendamping (keterbukaan& senang diawasi)

Tinggalkan Balasan

Close Menu